3 Hal yang Akan Dilakukan Pemerintah Agar Ibu Kota Baru Lebih Tertata
(Image Source: merdeka.com)
Rencana untuk memindahkan ibu kota baru perlahan mulai direalisasikan Pemerintah Indonesia. Pada bulan Agustus lalu, akhirnya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kota Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru yang sebelumnya berada di DKI Jakarta. Dari keputusan ini, tentu banyak pihak berharap agar pemindahan ibu kota baru membawa banyak kebaikan.
Meskipun begitu, tidak mudah memang melakukan hal ini. Setidaknya, butuh waktu 20 tahun hingga 40 tahun lamanya untuk benar-benar memindahkan dan membangun ibu kota baru. Sebab, dibutuhkan persiapan regulasi dan kelembagaan, rencana pembangunan, penyusunan dan pembangunan kawasan, hingga yang paling penting pemindahan kantor pemerintahan secara keseluruhan.
Oleh karenanya, Pemerintah akan melakukan sederet perencanaan yang kemungkinan akan diaplikasikan pada proses pemindahan ibu kota baru, agar kota Kutai Kartanegara dapat lebih tertata dibanding dengan DKI Jakarta. Berikut informasi detilnya yang kami rangkum dari berbagai sumber.
Pembangunan dengan Konsep Green Architecture
Pemindahan ibu kota baru sangat dikonsepkan secara matang oleh Pemerintah. Buktinya, semua kementrian dilibatkan untuk membangun ibu kota baru yang lebih tertata, khususnya dengan konsep green city atau kota yang ramah lingkungan. Kementrian-kementrian yang sudah turut sedikit memberi bocoran mengenai rencana pemindahan ibu kota baru ini antara lain Kementrian Perhubungan dan Kementrian Lingkungan Hidup (LHK) dan Kehutanan.
Dengan demikian, sangat mungkin Pemerintah membangun kantor Pemerintahan dengan gaya dan desain green architecture yang dikenal dengan bahan baku yang ramah lingkungan, serta sistem pencahayaan yang memanfaatkan energi terbarukan (sinar matahari). Berbagai bangunan dengan green architecture untuk publik juga sebelumnya sudah dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di daerah kepemimpinannya. Mungkin saja akan direalisasikan juga di Kutai Kartanegara oleh Pemerintah Pusat.
Transportasi Ramah Lingkungan
Masih dengan misi mengintegrasikan kehidupan dan pembangunan green city, Pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, transportasi ramah lingkungan juga akan dibangun di ibu kota baru. Diharapkan, transportasi publik tersedia dengan bahan bakar listrik dan gas, serta dengan jumlah emisi gas (gas buang kendaraan) yang rendah. Seperti kereta KRL, MRT, dan jenis bus berbahan bakar gas yang digunakan TransJakarta. Sehingga ini dapat mengantisipasi terjadinya peningkatan polusi udara seperti yang terjadi di Jakarta beberapa waktu ini.
Penyeimbangan Ekosistem dan Lingkungan
Pemerintah merencanakan pembangunan di ibu kota baru Kutai Kartanegara dengan sistem terintegrasi. Baik terintegrasi dengan antar-bangunan (hunian dan perkantoran), hingga terintegrasi antar-transportasi publik. Meskipun begitu, pemetaan soal pusat ibu kota baru dengan lingkungan sekitar terutama perhutanan di Kalimantan Timur tetap dipikirkan pula.
Oleh karenanya, Pemerintah melalui Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pihak Kementrian LHK sedang diminta Presiden untuk melakukan studi kajian Lingkungan Hidup Strategis calon wilayah ibu kota baru. Studi kajian ini dilakukan bersama Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan dengan beberapa tokoh lingkungan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memilih transportasi ramah lingkungan dan penyeimbangan ekosistem dan lingkungan.
Sehingga jika ada sebagian kota yang akan dibangun memakai sebagian lahan yang sebelumnya merupakan hutan dan habitat banyak satwa, maka akan dilakukan pula konservasi hutan di daerah Kalimantan lainnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Selain akan dibangun bertahap, ibu kota baru yang satu ini juga memiliki sederet fakta-fakta menarik lainnya. Yuk, baca selengkapnya di link berikut ini:
https://www.cekaja.com/info/ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur-ini-fakta-faktanya.
0 Tanggapan untuk "3 Hal yang Akan Dilakukan Pemerintah Agar Ibu Kota Baru Lebih Tertata"
Post a Comment